Bapas Surakarta dan DPMPTSP Sragen Sosialisasikan Aplikasi SIMPEL ASRI di Radio Buana Asri

 

DPMPTSP bersama BapasSolo sosialisasi Aplikasi SIMPEL ASRI

Sragen; Dalam upaya memperluas informasi dan meningkatkan pelayanan publik, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surakarta bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen melaksanakan sosialisasi Aplikasi SIMPEL ASRI (Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik Askara Bumi Sukowati) melalui live talkshow di Radio Buana Asri Sragen, Senin (30/6).

Talkshow yang berlangsung secara interaktif ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Sekretaris DPMPTSP Sragen Ilham Kurniawan, S.T., M.M., dan Kasubsi Bimbingan Kerja BKA Bapas Surakarta Adhi Endratmoko, S.H., yang juga menjabat sebagai Koordinator Gerai MPP Kabupaten Sragen. Acara dipandu oleh penyiar Ifah Ananda dan disiarkan langsung untuk menjangkau masyarakat luas di Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ilham Kurniawan memaparkan bahwa Aplikasi SIMPEL ASRI merupakan inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi antar instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sragen. Aplikasi ini memfasilitasi sistem pelayanan berbasis digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai jenis layanan dari instansi berbeda dalam satu platform yang mudah digunakan.

"Melalui SIMPEL ASRI, koordinasi antar gerai pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan. Masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi atau kebingungan mencari informasi, karena semua tersedia dalam satu aplikasi," terang Ilham.

 

Sementara itu, Adhi Endratmoko menambahkan bahwa aplikasi SIMPEL ASRI sangat mendukung kinerja Bapas Surakarta dalam memberikan layanan kepada klien pemasyarakatan. Ia menjelaskan bahwa layanan seperti bimbingan, wajib lapor, pendampingan hukum, hingga penerimaan klien kini dapat diakses lebih cepat dan akurat melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut.

"Bapas Surakarta kini hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui MPP Sragen. Dengan dukungan SIMPEL ASRI, proses administrasi dan pelayanan terhadap klien menjadi lebih praktis, aman, dan terdokumentasi dengan baik," ujarnya.

 

Adhi juga menekankan bahwa kehadiran Bapas di MPP bukan hanya sebagai tempat pelayanan administratif, namun juga sebagai bentuk nyata dukungan terhadap proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan agar dapat kembali berdaya di tengah masyarakat.

Talkshow ini menjadi bagian dari strategi kolaboratif antara instansi pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan publik berbasis teknologi. Selain meningkatkan efisiensi, aplikasi SIMPEL ASRI juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat.

 

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Sragen dan sekitarnya semakin mengenal manfaat dari SIMPEL ASRI serta layanan-layanan Bapas Surakarta yang kini hadir secara lebih terbuka dan mudah diakses melalui Gerai Bapas di Mal Pelayanan Publik Sragen.

Dengan sinergi antara Bapas Surakarta dan DPMPTSP Sragen, serta dukungan media lokal seperti Radio Buana Asri, pelayanan publik di Kabupaten Sragen diharapkan terus berkembang menuju arah yang lebih profesional, digital, dan ramah masyarakat.

 

Read More

Bapas Surakarta Tegaskan Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah

 Semarang – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surakarta terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Parahita, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Senin (23/6).

Dalam kegiatan tersebut, Bapas Surakarta diwakili oleh Kepala Bapas melalui Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasi BKA), Miranti. Acara dibuka oleh Sekretaris DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ibu Wisanti, dan dilanjutkan dengan paparan dari Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait pengembangan Aplikasi Simfoni PPA V.2. Aplikasi ini dikembangkan sebagai sistem validasi dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Dalam paparannya, Kasi BKA Bapas Surakarta, Miranti, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus aktif dalam mendukung upaya perlindungan anak dan perempuan.

“Kami akan terus berperan aktif, tidak hanya dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga dalam mendukung pengelolaan data kekerasan perempuan dan anak yang akurat dan terintegrasi,” ujarnya.

Keterlibatan Bapas Surakarta dalam forum strategis ini menjadi bagian dari langkah konkret untuk membangun sinergi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, Bapas Surakarta berharap dapat berkontribusi nyata dalam menurunkan angka kekerasan di wilayah Jawa Tengah.

Dengan kehadiran dalam kegiatan-kegiatan koordinatif seperti ini, Bapas Surakarta tidak hanya menjalankan tugas pemasyarakatan, tetapi juga turut aktif sebagai agen perubahan dalam perlindungan kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan. Adm

Read More

Hadiri Rangkaian 1 Sura di Solo, Menteri Fadli Zon: Lestarikan Budaya ke Akarnya

 

Esposin, SOLO -- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri rangkaian acara menyambut 1 Sura yang merupakan tahun baru Islam dan kalender Jawa di Kota Solo. Salah satunya, Fadli menghadiri Jambore Keris Nasional 2025 di Pagelaran Keraton Solo, Kamis (26/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Fadli mengatakan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi akan mendukung pelestarian budaya nasional hingga ke akarnya.

Menurut Menteri Fadli, keris sebagai warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO perlu dijaga keberadaannya melalui ruang-ruang kebudayaan yang bersifat inklusif dan berkesinambungan. Jambore Keris yang diikuti para empu, kolektor, komunitas pencinta pusaka, hingga masyarakat umum dari berbagai penjuru Nusantara menjadi salah satu upaya untuk itu.“Banyak kegiatan budaya lahir dari komunitas. Pemerintah hadir untuk mendukung agar ekosistemnya tumbuh. Kita harapkan tahun depan jumlah pesertanya bertambah dan makin banyak yang mengoleksi serta memahami filosofi keris,” kata Menteri Fadli dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Espos.

Dukungan terhadap pelestarian kebudayaan tersebut, lanjut dia, diwujudkan melalui Dana Abadi Kebudayaan yang bisa terus dimanfaatkan untuk menunjang beragam giat budaya dan tradisi.Seperti diketahui, Fadli Zon hadir di Kota Solo dalam rangkaian kegiatan kebudayaan. Selain membuka Jambore Keris, ia juga menghadiri Kirab Pusaka Malam 1 Sura, Kamis. Dua agenda budaya itu digelar secara berkelanjutan di kawasan Keraton Solo. Kedua kegiatan ini disebut menjadi peneguh posisi Solo sebagai benteng pelestarian budaya Jawa dan Nusantara.

“Jambore Keris ini bukan hanya ajang pameran, tapi juga tempat edukasi dan silaturahmi antarpencinta keris. Ada keris baru, ada pusaka lama, bahkan ada diskusi dan lelang keris. Ini bentuk perhatian kita pada budaya bangsa,” kata dia.Fadli Zon menekankan rangkaian peringatan tersebut penting sebagai bentuk pendidikan budaya kepada masyarakat, sekaligus peneguhan jati diri bangsa. “Diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan nilai-nilai luhur warisan leluhur,” ujarnya.

Read More

Wawali Astrid Dukung Ekstensifikasi Pajak-Retribusi UMKM Gatsu

 

KBRN,Surakarta: Wakil Wali (Wawali) Kota Solo, Astrid Widayani mendukung upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan membidik bazar UMKM di Koridor Gatot Subroto (Gatsu). Wawali meminta kebijakan itu disosialisasikan terlebih dahulu.

Astrid merasa pedagang tidak akan keberatan jika dikomunikasikan lebih lanjut. Hal itu disampaikan Astrid seusai menjalani kegiatan di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Senin (23/6/2025).

"Sebetulnya saya sempat ngobrol dengan pelaku usaha yang ada di sana. Selama ini memang belum ada tarikan (pajak atau retribusi) untuk kegiatan itu. Dan mereka pun tidak keberatan ketika nanti dikenakan retribusi karena itu bisa menjadi promosi dan sebagainya," ujar Astrid.

Astrid mengaku sudah mendengar adanya rencana untuk mendongkrak serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Dirinya pun mendukung upaya tersebut, salah satunya untuk membidik bazar UMKM yang selama ini berlangsung di Koridor Gatsu. 

"Setiap Malam Sabtu dan Malam Minggu di sana memang ramai sekali. Nanti bisa didukung lewat program pemerintah dan sebaliknya mereka bisa mendukung untuk peningkatan PAD di Kota Solo," kata Astrid. 

Dalam kesempatan itu, Astrid juga menyampaikan bahwa hal tersebut pernah dikomunikasikan dengan pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan bazar UMKM yang dihelat setiap Jumat dan Sabtu Malam itu. Potensinya pun besar menakar perputaran uang yang ada dalam event tersebut. 

"Dengan ini kita busa memberikan dukungan penuh dan sebaliknya mereka bisa berkontribusi terhadap PAD kita," hemat Mbak Wawali. 

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPRD Kota Surakarta, Achmad Sapari menilai Gatsu memang menjadi hal yang perlu dipertimbangkan agar memberikan sumbangsih pada PAD Kota Surakarta. Hal ini menjadi penting untuk dibahas mengingat event itu sudah berjalan selama sekian tahun dan dibebaskan dari pajak maupun retribusi. 

"Kemarin kan konsepnya untuk mengembangkan sektor perdagangan lewat geliat UMKM ini. Sekarang sudah saatnya agar kegiatan itu bisa berkontribusi pada retribusi kita," kata Politikus Partai Amanat (PAN) itu.

Sebagai informasi Pemerintah Kota Solo membidik kegiatan UMKM di Jalan Gatot Subroto (Gatsu) sebagai objek pajak dan retribusi baru. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, Tulus Widajat mengakui satu-satunya pemasukan dari kegiatan rutin di Koridor Gatsu sementara ini hanya retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan. 

Sementara soal lainnya, termasuk banyaknya UMKM yang menjajakan lapak di kanan kiri koridor setempat sejauh ini belum ditarik pajak dan retribusi. Dia menyebut Pemkot memang harus jeli melihat potensi PAD agar targetnya terealisasi. MI

Read More

Dukung Implementasi KUHP Baru, Bapas Surakarta Gelar Aksi Sosial Klien Pemasyarakatan

 

Surakarta, 26 Juni 2025 – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surakarta menyelenggarakan kegiatan Aksi Sosial Gerakan Nasional Klien Pemasyarakatan Peduli Tahun 2025, yang berlangsung di Gereja Baptis Injil Sepenuh (GBIS) Mutihan, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari peluncuran nasional aksi sosial serentak seluruh Indonesia yang digagas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sebanyak 15 orang klien pemasyarakatan dari Bapas Surakarta terlibat langsung dalam kegiatan ini. Mereka melaksanakan aksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan gereja, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Pokmas Lipas "Rise and Shine". Kegiatan ini bertujuan mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Peluncuran kegiatan ini secara nasional dilaksanakan secara virtual dan dibuka langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dari Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Jakarta. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kesiapan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam pelaksanaan pidana alternatif berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Kepala Bapas Kelas I Surakarta, Unggul Widiyo Saputro, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari pembinaan luar lapas dan penerapan keadilan restoratif yang humanis.

“Kami ingin membuktikan bahwa klien pemasyarakatan bukan hanya objek pembinaan, tetapi juga subjek perubahan. Aksi sosial ini diharapkan menjadi jembatan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap mereka,” ujar Unggul.

Selain jajaran Bapas Surakarta, kegiatan ini juga dihadiri oleh Gembala Sidang GBIS Mutihan, Lurah Sondakan, Ketua RW X, dan tokoh masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat menjadi bukti bahwa pemulihan sosial klien bisa berjalan dengan kolaborasi dan dukungan lintas pihak.

Rencananya, aksi sosial ini akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh Balai Pemasyarakatan di Indonesia mulai 1 Juli 2025. Pemerintah juga akan mendorong pelatihan berkelanjutan bagi PK guna meningkatkan kualitas layanan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. kontributor lapangan

Read More